Setelah suatu perusahaan atau aset teridentifikasi berada dalam special situation, pertanyaan berikutnya selalu sama: apa yang harus dilakukan?

Sayangnya, tidak ada satu jawaban yang berlaku untuk semua keadaan. Setiap special situation memiliki karakteristik uniknya sendiri, tergantung pada kompleksitas struktur, posisi tawar para pihak yang terlibat, kondisi pasar, dan tujuan akhir pemilik usaha. Namun, secara umum terdapat beberapa jalur penyelesaian yang paling sering digunakan, masing-masing dengan logika dan konsekuensinya sendiri.

1. Tiga Jalur Utama dan Pendekatan Gabungan

a. Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah upaya menata ulang struktur bisnis, keuangan, atau operasional tanpa harus melepaskan kepemilikan. Hal ini dapat berupa:

• Restrukturisasi utang: menegosiasikan ulang tenor, suku bunga, atau skema pembayaran dengan kreditur.
• Restrukturisasi organisasi: melakukan penggabungan (merger) entitas dalam satu grup yang sama untuk menyederhanakan struktur dan menekan biaya kepatuhan.
• Restrukturisasi operasional: efisiensi biaya, penutupan lini usaha yang tidak produktif, atau perubahan model bisnis.

Jalur ini biasanya dipilih ketika fundamental bisnis masih kuat, tetapi struktur atau beban keuangannya tidak lagi sesuai dengan kondisi pasar saat ini.

b. Divestasi

Divestasi adalah pelepasan kepemilikan atas suatu aset atau entitas, baik sebagian maupun seluruhnya. Divestasi menjadi pilihan ketika:

• Aset tidak lagi selaras dengan arah strategis perusahaan induk (bisnis non-inti).
• Terdapat pihak ketiga yang bersedia membayar dengan harga yang dapat diterima, bahkan untuk aset yang sedang berada di bawah tekanan.
• Mempertahankan kepemilikan membebani sumber daya yang sebenarnya dapat dialokasikan untuk bisnis inti.

Proses divestasi dalam special situation biasanya lebih kompleks daripada transaksi penggabungan dan pengambilalihan (M&A) pada umumnya. Calon pembeli sering melakukan uji tuntas (due diligence) yang lebih ketat mengingat kondisi aset yang bermasalah, dan prosesnya kerap memerlukan persetujuan kreditur atau pemangku kepentingan lainnya.

c. Likuidasi

Ketika suatu entitas tidak lagi memiliki nilai operasional dan tidak ada pihak yang berminat untuk mengambil alihnya, likuidasi sering kali menjadi pilihan yang paling rasional. Tujuannya bukan untuk “menyelamatkan” bisnis, melainkan untuk:

• Menyelesaikan kewajiban secara tertib dan terstruktur.
• Membagikan sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham sesuai dengan haknya, setelah seluruh kewajiban diselesaikan.
• Menghentikan akumulasi biaya kepatuhan dan risiko hukum yang melekat pada entitas yang sudah tidak beroperasi (dormant).

Likuidasi sering disalahpahami sebagai tanda “kegagalan”. Pada banyak kasus, justru sebaliknya: likuidasi yang direncanakan merupakan bentuk disiplin korporasi yang sehat. Hal ini terutama berlaku bagi entitas yang solven. Apabila aset tidak mencukupi untuk menutup seluruh kewajiban, prosesnya umumnya masuk ke dalam prosedur insolvensi, seperti kepailitan, yang tunduk pada aturan dan urutan prioritas pelunasan kreditur yang berbeda.

d. Kombinasi Bertahap

Dalam situasi yang melibatkan beberapa entitas dalam satu grup, solusi yang dipilih sering kali bukan satu jalur tunggal, melainkan kombinasi dari ketiga jalur di atas. Misalnya, beberapa entitas dapat digabungkan untuk menyederhanakan struktur, sementara entitas lain yang benar-benar tidak produktif dilikuidasi secara paralel. Pendekatan bertahap ini membutuhkan koordinasi yang cermat, karena keputusan yang menyangkut satu entitas dapat memengaruhi pilihan yang tersedia bagi entitas lainnya.

2. Faktor yang Menentukan Pilihan Jalur

Tidak ada rumus baku untuk menentukan jalur mana yang paling tepat, tetapi beberapa pertimbangan umumnya relevan:

• Posisi kreditur dan kontrak yang ada: daya tawar yang dimiliki kreditur, serta apakah perjanjian kredit, perjanjian pemegang saham, atau perjanjian lainnya memuat klausul yang membatasi opsi tertentu, seperti keharusan memperoleh persetujuan kreditur sebelum pembubaran, pengalihan aset, atau perubahan pengendalian.
• Kompleksitas struktur kepemilikan: semakin banyak lapisan kepemilikan dan pihak terafiliasi yang terlibat, semakin besar kebutuhan akan koordinasi.
• Jangka waktu: apakah terdapat tenggat tertentu yang mendorong kebutuhan akan kecepatan, atau masih ada ruang untuk proses yang lebih cermat.
• Eksposur pajak dan hukum: setiap jalur penyelesaian membawa implikasi pajak dan hukum yang berbeda, dan hal ini sering kali menjadi faktor yang lebih menentukan daripada yang diperkirakan semula.
• Kepentingan pemangku kepentingan: posisi pekerja, regulator, pemegang saham minoritas, dan pihak terdampak lainnya, yang dapat memengaruhi apa yang dapat dicapai secara praktis.

3. Penutup

Memilih jalur penyelesaian yang tepat membutuhkan pemahaman yang komprehensif, tidak hanya dari sisi keuangan, tetapi juga dari sisi hukum, pajak, dan dinamika pemangku kepentingan. Pemilihan jalur yang keliru sejak awal dapat membuat prosesnya menjadi lebih panjang dan lebih mahal di kemudian hari.

Kontributor: Putut Sulistiyo