PKPU berjalan dalam dua tahap yang bersambung. PKPU sementara berlaku paling lama 45 hari sejak putusan diucapkan. Jika kreditor menyetujui, statusnya berubah menjadi PKPU tetap, dengan batas total 270 hari termasuk 45 hari pertama. Bila sampai batas itu tidak ada rencana perdamaian yang disetujui, pengadilan wajib menyatakan debitor pailit.[1][2]

Artikel ini menjelaskan apa yang terjadi di tiap tahap, akibat hukumnya bagi perusahaan, dan risiko yang perlu diwaspadai direksi.

Mengapa PKPU dibagi dua tahap?

Pembagian ini memberi pengadilan dan kreditor kesempatan untuk menilai keseriusan debitor. Tahap sementara bersifat cepat dan protektif, yaitu menangguhkan kewajiban pembayaran agar debitor memiliki waktu untuk merumuskan proposal perdamaian. PKPU tetap diberikan bila seluruh kreditor secara aklamasi atau mayoritas kreditor setuju memberi debitor waktu untuk menyiapkan proposal perdamaian yang optimal. Keduanya merupakan satu proses yang bersambung, bukan dua permohonan terpisah.[2]

Tahap 1: PKPU sementara (paling lama 45 hari)

Kapan dimulai

Bila permohonan diajukan oleh debitor, Pengadilan Niaga harus mengabulkan PKPU sementara paling lambat 3 hari sejak permohonan didaftarkan. Bila diajukan oleh kreditor, pengadilan memutus paling lambat 20 hari (Pasal 225 ayat 2 dan 3).[1][2] Dalam putusan yang sama, pengadilan menunjuk hakim pengawas dan satu atau lebih pengurus PKPU.

Apa yang terjadi selama 45 hari

•         Pengurus mengumumkan PKPU dan jadwal rapat kreditor dalam Berita Negara serta paling sedikit dua surat kabar harian, umumnya koran nasional dan koran lokal (Pasal 226).[2]

•         Kreditor mendaftarkan tagihannya kepada pengurus, lalu tagihan dicocokkan dalam rapat pencocokan piutang.[2] Bila diperlukan, sebelum rapat itu pengurus dapat menggelar pra-verifikasi tagihan, yaitu pemeriksaan awal atas tagihan dan dokumen pendukungnya bersama kreditor dan debitor, agar selisih jumlah tagihan dapat diselesaikan lebih awal.

•         Debitor menyiapkan dan menyusun rencana perdamaian untuk disampaikan kepada para kreditor.

•         Paling lambat pada hari ke-45, pengadilan menggelar sidang (Rapat Permusyawaratan Hakim) untuk mendengar keterangan dari debitor, laporan dari pengurus, rekomendasi dari hakim pengawas, dan keterangan dari kreditor (Pasal 225 ayat 4).[2][4]

Bagaimana tahap PKPU Sementara berakhir

Ada tiga kemungkinan:

1.       Kreditor langsung menyetujui rencana perdamaian, lalu rencana itu dimintakan pengesahan (homologasi).

2.       Kreditor menyetujui PKPU tetap untuk memberi debitor waktu tambahan menyempurnakan rencana perdamaiannya.

3.       Kreditor menolak PKPU tetap, sehingga debitor dinyatakan pailit.[3]

Selain itu, jika debitor tidak hadir dalam sidang tersebut, PKPU sementara berakhir dan pengadilan wajib menyatakan debitor pailit dalam sidang yang sama (Pasal 225 ayat 5).[4]

Tahap 2: PKPU tetap (total paling lama 270 hari)

Syarat persetujuan kreditor

PKPU tetap hanya diberikan bila disetujui oleh (Pasal 229 ayat 1):[4]

•         lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren yang hadir, yang mewakili paling sedikit 2/3 dari seluruh tagihan kreditor konkuren yang hadir, dan

•         lebih dari 1/2 jumlah kreditor separatis (pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan lainnya) yang hadir, yang mewakili paling sedikit 2/3 dari seluruh tagihan kelompok itu yang hadir.

Batas 270 hari

Pengadilan dapat memperpanjang PKPU tetap, tetapi seluruh jangka waktu PKPU, termasuk PKPU sementara dan semua perpanjangannya, tidak boleh lebih dari 270 hari sejak putusan PKPU sementara diucapkan (Pasal 228 ayat 6).[2] Dalam praktik, perpanjangan biasanya diberikan bertahap, misalnya 30 atau 60 hari, sesuai persetujuan yang diberikan oleh para kreditor.[4]

Bila waktu habis tanpa perdamaian

Debitor dinyatakan pailit bila dalam rapat kreditor rencana perdamaian dan/atau permohonan perpanjangan PKPU tetap ditolak, atau bila batas 270 hari tercapai tanpa rencana perdamaian yang disetujui. Pengurus menyampaikan hasil pemungutan suara kepada hakim pengawas, lalu hakim pengawas meneruskannya kepada majelis hakim pemutus yang menyatakan debitor pailit dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (Pasal 230 ayat 1).[3]

Perbandingan singkat

Akibat hukum yang berlaku sejak PKPU sementara

Akibat hukum berikut berlaku sejak putusan PKPU sementara diucapkan:[5]

•         Pengelolaan harta. Direksi tetap menjalankan usaha, tetapi tindakan kepengurusan atau pengalihan harta perusahaan memerlukan persetujuan pengurus PKPU (Pasal 240 ayat 1).[5]

•         Pembayaran utang. Debitor tidak dapat dipaksa membayar utangnya. Pembayaran utang lama harus dilakukan kepada semua kreditor secara proporsional, bukan kepada kreditor tertentu.[5]

•         Sita dan eksekusi. Sita yang sudah ada gugur demi hukum, dan eksekusi terhadap harta debitor ditangguhkan, termasuk hak eksekusi kreditor pemegang jaminan selama PKPU berlangsung (Pasal 242 dan 246).[5]

•         Perkara di pengadilan. PKPU tidak menghentikan perkara yang sudah berjalan, tetapi debitor tidak dapat menggugat atau digugat mengenai harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus (Pasal 243).[6]

•         Perlindungan dari pailit. Selama PKPU berlangsung, permohonan pailit terhadap debitor tidak dapat diajukan.[5]

Risiko bagi direksi di tiap tahap

Bagi direksi, PKPU bukan sekadar jeda pembayaran. Ada tiga risiko yang perlu dipetakan sejak hari pertama.

•         Bertindak tanpa persetujuan pengurus. Jika debitor beritikad buruk, merugikan atau mencoba merugikan kreditor, melanggar Pasal 240 ayat 1, atau lalai menjalankan kewajiban yang ditetapkan pengadilan atau pengurus, PKPU dapat diakhiri atas permintaan hakim pengawas, satu atau lebih kreditor, atau atas prakarsa pengadilan. Dalam hal itu, debitor harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama (Pasal 255 ayat 1 dan ayat 6).[1]

•         Proposal yang tidak meyakinkan. Batas waktu dalam PKPU sementara 45 hari sangat singkat. Dalam waktu itu debitor dituntut mencocokkan klaim tagihan yang diajukan kreditor dengan catatan keuangannya, serta menyiapkan rencana perdamaian awal untuk disampaikan kepada para kreditor. Tanpa data arus kas, daftar kreditor, dan proposal awal yang siap, kreditor cenderung menolak PKPU tetap.

•         Tanggung jawab pribadi bila berujung pailit. Jika kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup, setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kewajiban yang tidak terlunasi. Tanggung jawab ini juga dapat menjangkau direksi yang menjabat dalam 5 tahun terakhir (Pasal 104 ayat 2 dan 3 UU No. 40 Tahun 2007).[7]

Langkah praktisnya: dokumentasikan setiap keputusan penting, mintakan persetujuan pengurus secara tertulis, dan libatkan kuasa hukum sejak sebelum permohonan diajukan.

FAQ

Berapa lama PKPU sementara?

Paling lama 45 hari sejak putusan PKPU sementara diucapkan. Sidang untuk menentukan kelanjutannya, yang dalam praktik disebut Rapat Permusyawaratan Hakim, wajib digelar paling lambat pada hari ke-45 (Pasal 225 ayat 4).[2]

Apakah PKPU tetap bisa lebih dari 270 hari?

Tidak. Seluruh PKPU, termasuk PKPU sementara dan semua perpanjangan, dibatasi 270 hari sejak putusan PKPU sementara (Pasal 228 ayat 6).[2]

Siapa yang menentukan PKPU sementara menjadi PKPU tetap?

Kreditor, melalui pemungutan suara dengan mayoritas kreditor konkuren dan separatis sesuai Pasal 229 ayat 1. Persetujuan juga dapat diberikan oleh seluruh kreditor secara aklamasi. Pengadilan kemudian menetapkannya.[4]

Apa yang terjadi jika kreditor menolak PKPU tetap?

Bila permohonan perpanjangan dari debitor ditolak dalam rapat kreditor, hakim pengawas melaporkannya kepada majelis hakim pemutus. Majelis kemudian memutus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dan menyatakan debitor pailit (Pasal 230).[3]

Perusahaan Anda menghadapi atau mempertimbangkan PKPU? Tim Sandiva Legal Network dan Bankruptcy Administration mendampingi debitor maupun kreditor, dari persiapan 45 hari pertama sampai homologasi. Pelajari layanan Bankruptcy and Insolvency (https://sandiva.co/restructuring-insolvency/bankruptcy-and-insolvency), atau konsultasikan kebutuhan PKPU Anda melalui halaman Contact Us (https://sandiva.co/contact-us) dan WhatsApp +62 857-5705-1234 (https://wa.me/6285757051234).

Sumber

Nomor dalam kurung siku di teks merujuk ke daftar ini. Diakses 9 November 2026.

[1] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 225, 228, 229, dan 255. JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/40784/uu-no-37-tahun-2004.

[2] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 225 ayat 2 sampai ayat 4, Pasal 226, dan Pasal 228 ayat 6. JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/40784/uu-no-37-tahun-2004.

[3] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 230. JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/40784/uu-no-37-tahun-2004.

[4] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 225 ayat 5 dan Pasal 229 ayat 1. JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/40784/uu-no-37-tahun-2004.

[5] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 240, 242, 245, 246, dan 260. JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/40784/uu-no-37-tahun-2004.

[6] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 243. JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/40784/uu-no-37-tahun-2004.

[7] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 104 ayat 2 dan ayat 3. JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965/uu-no-40-tahun-2007.